TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku menyayangkan, lantaran jatah penerimaan calon prajurit TNI dan Polri untuk Provinsi Maluku sangat sedikit, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.
“Jujur saja, kami sangat menyayangkan, karena saat proses penerimaan prajurit Polri-TNI, Maluku mendapat kuota atau jatah yang sangat sedikit. Kami tidak tahu alasannya apa,” kata Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, saat menerima kunjungan Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar dan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Agus Rohman, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa (11/8).
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua-Ketua Fraksi, dan sejumlah pejabat utama Polda Maluku dan Kodam XVI/Pattimura.
Selain itu, menurut Wattimury, ada banyak laporan yang diterima pihaknya, lantaran proses test untuk menjadi seorang anggota polisi, banyak disertai dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Untuk itu, Wattimury meminta Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar untuk lebih tegas, dan memproses hukum oknum-oknum yang bermain di balik test penerimaan anggota Polri.
Menyikapi hal tersebut, Kapolda Maluku meminta warga yang mengikuti test penerimaan prajurit Polri, untuk segera melaporkan, jika ada oknum-oknum yang coba-coba “bermain” dalam proses penerimaan anggota Polri.
“Saya minta warga laporkan, jika ada diantara mereka yang diminta bayaran dengan janji akan lolos menjadi anggota Polri. Saya pastikan akan memproses oknum-oknum tersebut,” ancam Kapolda.
Menurut Kapolda, sudah ada anggaran yang disediakan untuk proses penerimaan anggota Polri. Untuk itu, proses penerimaan anggota Polri harus jujur dan transparan.
Selain itu, menurut Kapolda, Sumber Daya Manusia (SDM) di Maluku khususnya anak daerah harus disiapkan secara matang, untuk bisa mengikuti test penerimaan anggota Polri.
“Kita di Maluku ini minim infrastruktur, untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Kedepan, fasilitas-fasilitas itu harus disiapkan,” tandas Kapolda.
